BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Putus Kontrak 4 Rumah S akit

BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Putus Kontrak 4 Rumah S akit

BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Putus Kontrak 4 Rumah S akit

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mojokerto memutus kontrak

empat rumah sakit (RS) di Mojokerto. Pemutusan sepihak ini dikarenakan masa berlaku sertifikat akreditasi RS tersebut habis.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, dr Dina Diana Permata mengatakan, pada Januari sampai Mei 2019 terdapat empat RS yang habis masa akreditasinya. “Yakni RS Kamar Medika, RS Mutiara Hati dan RS Mawaddah Medina dan RSUD RA Basoeni,” ungkapnya, Kamis (2/5/2019).

Masih kata dr Dina, RS Kamar Medika dan RS Mutiara Hati di Kota Mojokerto serta RS Mawaddah Medina

di Kabupaten Mojokerto habis masa berlaku akreditasinya sejak Maret 2019. Sedangkan untuk RSUD RA Basoeni habis pada 25 April 2019.

“Sehingga per tanggal 1 Mei 2019, 4 RS tersebut diputuskan tidak dapat memberi pelayanan JKN-KIS lagi. Ini berlaku hingga RS tersebut mendapatkan sertifikat akreditasinya. Karena sertifikat akreditasinya kadaluarsa maka kita stop dulu kerjasamanya,” katanya.
Baca Juga:

HMI Cabang Malang Anggap Indonesia Dalam Kondisi Darurat
BPJS Kesehatan Surabaya Bayar Klaim Rp 379 Miliar
Premi BPJS Naik, Rekan Indonesia: Bukti Jokowi Tidak Pro Rakyat Kecil

Namun, untuk pelayanan yang bersifat emergency tetap bisa dilayani. Pihaknya sering mengingatkan sejumlah RS

yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi karena sesuai regulasi yang berlaku. Akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS itu sendiri,” katanya.

Akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan RS, ketentuan tersebut diperpanjang hingga 1 Januari 2019.

“Ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3). Hingga akhir April 2019, terdapat 30 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri 28 RS dan 2 klinik utama,” tuturnya.

dr Dina mengapresiasi langkah manajemen RS yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka. Menurutnya, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit.

 

Sumber :

https://gumroad.com/gurupendidikan/p/how-to-low-budget-marriage-invitations