Disdik Tunggu Koreksi Ombudsman

Disdik Tunggu Koreksi Ombudsman

Disdik Tunggu Koreksi Ombudsman

 

Tim Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor akhirnya rampung menyusun Buku Panduan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) Kota Bogor 2019 yang pekan lalu digarap.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan (Subbag Renlap) Disdik Kota Bogor, Jajang Koswara, mengatakan, saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan Ombudsman. ”Kami tinggal menunggu persetujuan, apakah ada koreksi atau perubahan,” ungkapnya.

Dalam koreksi itu, tim disdik bisa saja diminta menganulir ketentuan dalam buku panduan PPDB. Ini apabila panduan yang disusun dinilai bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). ”Dalam penyusunan ini, kami tak asal-asalan, karena Ombudsman akan ikut memantau proses PPDB,” katanya.

Secara rinci, Jajang menceritakan proses penyusunan Buku Panduan PPDB 2019 itu. Tim yang dibentuk mengkaji terlebih dulu

aturan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Lalu, susunan pedoman tersebut baru disempurnakan dalam sebuah panduan. ”Kami meminta saran dan pertimbangan, mulai dari kepala Dinas Pendidikan, wali kota Bogor hingga ombudsman terkait zonasi. Apakah zonasinya berubah atau tidak. Apakah skornya ada perubahan atau tidak, sesuai kondisi yang ada,” tutur Jajang. Selain itu, pihaknya juga meminta saran, pendapat dan klarifikasi dari beberapa dinas atau instansi terkait proses PPDB. Di antaranya seperti Komite Olahraga

Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor terkait jalur prestasi olahraga siswa,

kwarcab pramuka, Dinas Pemuda dan Olahraga hingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait prestasi bidang seni dan budaya. ”Keterlibatan instansi itu penting untuk memastikan apakah benar siswa tersebut berprestasi sesuai target dan standar instansi tersebut,” bebernya. Nantinya, sambung Jajang, buku panduan PPDB ini bukan hanya disampaikan di lingkungan Dinas Pendidikan, tapi juga akan disosialisasikan pada anggota DPRD Kota Bogor, instansi lain, termasuk jajaran camat, lurah dan dinas terkait. “Kami melakukannya agar masyarakat tahu dan memahami bagaimana proses dan prosedur PPDB sesuai peraturan yang diberlakukan,” terangnya.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/STTBCTM