Hubungan Antara BPK-RI Dan MPR-RI
By: Date: July 7, 2020 Categories: Otomotif

Pola hubungan antara BPK dengan lembaga lainnya,antara lain:

  1. Hubungan Antara BPK-RI Dan MPR-RI

Sejak dilakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 oleh MPR-RI, BPK-RI meningkatkan hubungan kerja dengan MPR-RI, di antaranya melalui Rapat Kerja antara Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR-RI dan BPK-RI yang diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2000. Hubungan kerja dimaksud, diselenggarakan terutama dalam rangka perumusan materi Bab dan atau pasal-pasal tentang ”Hal Keuangan”, dan materi Bab dan ataupasal-pasal tentang “Badan Pemeriksa Keuangan” yang akan dimuat dalam “Amandemen Undang Undang Dasar 1945”.

2.Hubungan Antara BPK-RI Dan DPR-RI/DPRD

  1. Hubungan Dengan DPR-RI

Hubungan antara BPK-RI dengan DPR-RI terjadi karena kewajiban BPK-RI memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR-RI sebagai bahan pelaksanaan tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan negara.

  1. Hubungan Dengan DPRD

Pasal 23E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI antara lain diserahkan kepada DPRD. Hubungan antara BPK-RI dan DPRD sebenarnya merupakan hubungan tiga pihak tiga pihak yakni: (1) Kepala Daerah sebagai pihak yang wajib menyusun Laporan Keuangan, (2) BPK-RI sebagai pihak yang wajib melakukan audit (mandatory audit), dan (3) DPRD sebagai pihak yang akan menggunakan Laporan Keuangan.