Ini Kata Plt Kadindik Jatim Soal Kegagalan Lelang Seragam SMA dan SMK

Ini Kata Plt Kadindik Jatim Soal Kegagalan Lelang Seragam SMA dan SMK

Ini Kata Plt Kadindik Jatim Soal Kegagalan Lelang Seragam SMA dan SMK

– Salah satu item program TisTas (Gratis Berkualitas) yang dicanangkan Gubernur Jatim,

Khofifah Indar Parawansa yakni Seragam Gratis bagi siswa SMA/SMK Jawa Timur telah dinyatakan gagal lelang.

Namun, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono, menegaskan bahwa gagal lelang seragam gratis ini bukan menjadi tanggung jawab Dindik.

Ditemui di Gedung Dindik Jatim, Jalan Gentengkali, Hudiyono mengatakan bahwa ikhtiar untuk realisasi seragam gratis ini sudah sangat baik dan maksimal. Namun, kegagalan lelang ini menjadi tangung jawab ULP (Unit Layanan Pengadaan).

Hudiyono menegaskan bahwa Dindik selaku pemegang kuasa penggunaan anggaran

tidak memiliki kuasa dalam hal pelelangan mandiri, sehingga Dindik hanya berkewenangan dalam pengelolaan anggaran, kelengkapan administrasi pelelangan dan dokumen.

“Rencana, ikhtiar provinsi itu sudah luar biasa, tapi kita ini by sistem. Kita bekerja atas dasar sistem. Kita tidak bisa mandiri melelang sendiri. Kan by sistem itu, sudah ada lembaga yang berurusan dengan pengadaan ya harus lewat sana. Kalau tidak lolos itu kewenangan ULP bukan kami,” ujarnya, Jumat (13/9/2019),

Bekerja sesui sistem, Hudiyono selaku Plt Kadindik Jatim mengatakan sudah mengambil langkah yang sangat cepat dalam pengaplikasian program TisTas Seragam Gratis ini, meskipun dalam kenyataannya sekolah telah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.

“Saya kira Dindik sudah melalui percepatan, saya jadi Plt bulan Juni

, Agustus sudah ada lelang kan berarti cepat. Tapi kami tidak bisa mengendalikan sistem. Karena kalau kita melanggar kebijakan sistem dan aturan administrasi kan tidak biak,” tukas Hudiyono.

Namun, Hudiyono saat ini tengah berusaha meminta adanya lelang ulang Seragam gratis yang telah digaungkan dalam program TisTas oleh Gubernur Jatim ini. Ia pun memastikan bahwa sekolah tidak boleh menekan siswanya yang tidak mampu membeli seragam kerena menunggu seragam gratis ini untuk membeli seragam sendiri atau atas nama sekolah.

“Ya, meskipun demikian (kegagalan lelang,red) tidak boleh memaksa siswa membeli seragam, kalau memang tidak mampu ya pakai seragam yang ada tidak masalah, boleh pakai seragam SMP yang lama,” tambahnya.

Kecepatan pengadaan seragam melalui lelang ulang menurutnya tidak dapat diprediksi karena pengadaan ini melalui sistem dan aturan main administrasi. Karena pelolosan, pembatalan, gagal lelang merupakan kewenangan ULP dan pihaknya pun harus mengikuti persyaratan administrasi dan sistem yang ada.

“Surat permohonan lelang ulang sudah dikirim sejak minggu lalu. Tetapi sekali lagi kami tidak bisa memastikan kapan atau keberhasilannya karena semua by sistem. Kalau kita melanggar bisa kena perdata bahkan pidana,” ungkapnya.

Ditanyai kemungkinan terburuk lelang ulang tidak dapat dilaksanakan atau terjadi kegagalan lelang kembali, Hudiyono mengatakan hal tersebut diluar kendali dirinya. Namun, ia pun juga tidak bisa memastikan apakah ada kompensasi atau pengganti jika seragam gratis benar benar tidak bisa dilaksanakan

 

Sumber :

https://danuaji.dreamwidth.org/