Table of Contents

Kemiskinan dan Ukurannya

Kemiskinan adalah kondisi di mana sesorang atau group orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk menjaga dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Bank Dunia mendeskripsikan kemiskinan sebagai Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society (Sumodiningrat, 1999). Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa kemiskin-an perihal bersama batas absolut standar hidup lebih dari satu penduduk miskin dan menyangkut standar hidup relatif dari masyarakat.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu didalam mencukupi keperluan basic minimal untuk hidup layak. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan oleh kondisinya yang berada di bawah garis nilai standar keperluan minimum, baik untuk makanan dan non makanan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar keperluan makanan, setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan keperluan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan juga aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan merupakan rencana dan masalah yang multiperspektif. Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk mencukupi keperluan hidup dan menambah kesejahteraan. Dalam konteks ini, sumber kekuatan tidak hanya berwujud aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat menambah kesejahteraan didalam makna luas. Dengan indikator materi, layaknya kepemilikan harta benda, income perkapita, maupun konsumsi. Badan Pusat Statistik (BPS) pakai indikator mengkonsumsi sebesar 2.100 kalori/orang setiap hari yang disetarakan bersama pendapatan tertentu, atau pendekatan Bank Dunia yang pakai standar 1 dolar AS/ orang setiap hari. Contoh kemiskinan ini adalah tidak dapat mencukupi keperluan basic layaknya sandang, pangan, papan beserta akses lain, layaknya kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan mengarah terhadap keterbatasan individu atau group untuk membuka jaringan dan struktur sosial yang mendukung didalam beroleh kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Keterbatasan individu karena terdapatnya aspek penghambat berwujud aspek internal yang bersumber dari si miskin itu sendiri, layaknya rendahnya pendidikan dan terdapatnya hambatan budaya. Sedangkan, aspek eksternal berasal dari luar kapabilitas sesorang tersebut, layaknya birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang mencegah seseorang beroleh sumber daya. Secara simpel kemiskinan didalam persepektif kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kemiskinan yang terhadap awalannya disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, oleh karena terlalu lama didalam kondisi miskin baik karena aspek tidak disengaja, disengaja maupun karena dipelihara memicu efek domino, berwujud patologi atau masalah sosial. Sedangkan efek disaat kemiskinan telah menjadi masalah sosial adalah tak sekedar wajib merampungkan masalah ekonomi itu sendiri termasuk menangani masalah sosial yang timbul. Contoh timbulnya kriminalitas, budaya malas, korupsi, disparitas sosial yang memicu konflik, dan ketergantungan terhadap pihak lain.

Kemiskinan termasuk dapat dipandang didalam perspektif karena dan akibat. Sebagai sebab, kemiskinan merupakan akar dari lebih dari satu besar tindak kriminalitas. Fenomena pencurian, perampokan atau pembunuhan, dan kasus-kasus bunuh diri atau kelaparan disebabkan oleh kemiskinan. Sebagai sebuah akibat, kemiskinan merupakan suatu product praktik ketidakadilan. Ketidakadilan pemimpin, hukum atau sistem, lebih-lebih ketiganya. Pemimpin yang tidak adil dapat memasang orang miskin sebagai ’sampah’ yang tidak wajib dipikirkan. Sehingga, pemimpin layaknya ini hanya dapat mementingkan kepentingan dirinya dan orang-orang disekitarnya, tidak pikirkan jutaan orang merintih didalam kemiskinannya.
Ketidakadilan hukum dapat memasang orang miskin didalam posisi lemah. Apalagi terkecuali hukum dapat dijualbelikan, maka keberadaan orang miskin dapat semakin sukar beroleh akses struktural yang mengeksklusi dirinya. Ketidakadilan sistem dapat membuka peluang orang miskin tertindas, karena didalam sistem yang tidak adil, berlangsung hukum rimba; yang kuat dan beruanglah yang berkuasa.

Dengan demikian, secara lazim kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang serba terbatas, baik didalam eksesibilitas terhadap aspek produksi, peluang atau peluang berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, supaya didalam setiap kesibukan maupun usaha menjadi terlalu terbatas (Sulistiyani, 2004).

Baca Juga :