Sistematika PPDB Stagnan

Sistematika PPDB Stagnan

Sistematika PPDB Stagnan

BATUNUNGGAL – Mengembalikan kewenangan penggunaan surat keterangan tidak mampu

(SKTM) kepada kewilayahan, merupakan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, manakala timbul masalah aparat kewilayahan tidak boleh dipojokkan.

’’Kewilayahan hanya mengakomodir warga kurang mampu yang tak miliki jenis kartu jaminan

yang dikeluarkan pemerintah,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengaturan kepada Pemerintah Kota Bandung. Sebab, sambung Elih, lurah hanya membuat pengantar dan camat meregistrasi.

’’Verifikasi warga kurang mampu tersebut perlu kesepakatan. Terutama pada penerapan jalur afirmasi, seleksi kuota 20 persen yang diberikan jangan timbulkan kesenjangan,’’ tukas Elih.

Elih memaparkan, tahun ini pihak sekolah saat meng-kroscek data siswa jalur afirmasi lebih selektif

. Sebab, sekolah perlu mengumpulkan data siswa jalur afirmasi dengan memerhatikan data pemegang kartu Indonesia pintar (KIP), kartu perlindungan sosial (KPS), SKTM, keluarga penerima raskin (KPR), sebagai pembuktian uji kebenarannya oleh publik. ’’Hal ini dilakukan sebagai upaya validitas pendaftar jalur non-akademis,’’ sebut Elih.

Sementara itu, Camat Cicendo Fajar Kurniawan menuturkan, jika Peraturan Wali Kota miliki persepsi konsisten. Baik Perwal yang lalu maupun yang kini masih dalam tahap uji publik tidak ada keberatan sepanjang normatif. ’’Yang penting jelas dan tak kesampingkan aspek kehati-hatian,’’ ujar mantan Kepala Bagian Tata Usaha Disdik Kota Bandung tersebut.

 

Sumber :

https://jeffmatsuda.com/teks-cerpen/